Pemkab Blora Serahkan LKPD 2023 Unaudited ke BPK RI Perwakilan Jateng Tepat Waktu

Trending 1 month ago

BLORA (SUARABARU.ID) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 unaudited ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Tengah.

Pada waktu bersamaan, perihal serupa juga dilakukan Kabupaten Temanggung dan Purworejo, Jumat, (15/3/2024).

Pada kesempatan itu, Kepala Sub Auditorat Wilayah III BPK Perwakilan Jawa Tengah, Puspitaningtyas, mengapresiasi atas kepatuhan Pemda dalam menyampaikan LKPD secara tepat waktu.

“Kami menyampaikan apresiasi nan setinggi-tingginya kepada Pemkab Blora, Pemkab Purworejo dan Pemkab Temanggung atas kepatuhannya terhadap peraturan perundangan nan mewajibkan wilayah menyampaikan LKPD unaudited sebelum 31 Maret,” jelas Puspitaningtyas.

Dikemukakan, dengan diterimanya arsip LKPD tersebut maka BPK bakal segera menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan terperinci.

“Hadir dalam waktu berbarengan Kabupaten Blora, juga Kabupaten Temanggung dan Purworejo,” kata Puspitaningtyas.

Saat menyampaikan LKPD Blora berbareng Sekda Blora, Asisten Administrasi Umum, Kepala BPPKAD Blora, Bupati Blora, H.Arief Rohman, S.IP., M.Si.,  berambisi Blora bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Harapan kami agar hasil pemeriksaan terinci atas LKPD Tahun Anggaran 2023, kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap Bupati Blora usai menyerahkan LKPD tersebut.

Dikemukakan Bupati Blora, untuk mempertahankan capaian WTP tersebut, pihaknya telah melakukan beberapa perihal khususnya dalam perbaikan tata kelola keuangan.

“Beberapa perihal nan telah kami lakukan untuk mempertahankan WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2023, di antaranya terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan finansial untuk menjadi lebih baik,” ucap Bupati Blora.

Selain itu, lanjut Bupati Blora, juga terus berupaya memperbaiki kelemahan serta kekurangan nan menjadi temuan pemeriksaan. Termasuk berupaya semaksimal mungkin menindaklanjuti Laporan Hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta penguatan komitmen dan integritas.

Setelah diserahkannya LKPD unaudited kepada BPK tersebut, kemudian bakal dilakukan serangkaian audit/pemeriksaan secara terperinci. Dan Pemkab Blora siap untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan tersebut.

“Kami siap untuk dilakukan audit terinci atas LKPD nan telah kami serahkan, sebagai lanjutan proses audit interim I pada akhir tahun anggaran 2023 dan audit interim II pada awal tahun 2024,” tandas Bupati Blora.

Kudnadi Saputro