Dugaan Pencoretan Bansos, Bupati Minta Inspektorat Turun Tangan

Trending 1 month ago

KEBUMEN (SUARABARU.ID)– Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengaku menerima laporan adanya dugaan pencoretan support sosial (Bansos) di tiga desa di Kacamatan Kebumen.

Pencoretan nama-nama penerima Bansos di tiga desa itu diduga lantaran perbedaan pilihan politik.

“Kita terima laporan dari masyarakat diduga di tiga desa itu melakukan pencoretan secara masal mengenai nama-nama penerima Bansos. Masyarakat merasa ada nan tidak nyaman lantaran diduga faktornya lantaran perbedaan  politik,”ujar Arif Sugiyanto di Pendopo Kabumian, Jumat (15/3).

Bupati pun meminta jejeran terkait, ialah Dinas Sosial dan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Apakah betul adanya info pencoretan nama-nama penerima bansos, nan kemudian diganti dengan nama-nama baru.

“Biar tidak bias, ini memang kudu dicek alias diperiksa apakah nan dihapus itu memang sudah tidak layak menerima, dan penggantinya adalah mereka nan layak menerima alias justru sudah berkecukupan. Itu nan kudu kita cek, saya juga minya inspektorat melakukan pemeriksaan, guna mengetahui kebenaran informasi,”tuturnya.

Bupati berharap, Bansos betul-betul diterima tepat sasaran untuk penduduk nan tidak mampu. Bukan lantaran aspek perbedaan pilihan politik, menjadi argumen untuk mengganti dengan nan baru.”Kalau betul seperti itu kan iba rakyat. Makanya ini perlu pengecekan data,”ujarnya.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Dwi Suliyanto menambahkan, pihaknya tetap melakukan pengecekan data. Ia mengakui betul ada nama-nama baru penerima Bansos di sejumlah di desa di Kecamatan Kebumen nan diusulkan.

Namun Dwi belum mengetahui pasti apakah nama-nama baru nan diusulkan menerima bansos oleh Pemerintah Desa adalah mereka nan layak menerima alias tidak.

“Memang betul setelah kita cek ada nama-nama baru penerima Bansos nan diusulkan dalam jumlah besar, tapi soal layak alias tidaknya kita tetap melakukan pengecekan lebih lanjut,”terang Dwi.

Dwi menuturkan, dalam penerimaan Bansos, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan langsung untuk mengusulkan data-data penerima Bansos ke Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG. Yakni sebuah sistem info dari Kemensos untuk memastikan Bansos tersalurkan dengan benar.

“Desa punya kewenangan untuk mengusulkan melalui aplikasi SIKG-NG. Kita sifatnya hanya melakukan pemantauan soal data-data penerima Bansos nan masuk, sebagai sebuah kontrol. Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka bakal dilakukan pembinaan terhadap desa nan bersangkutan,”ucap Dwi.

Dwi menyebut, Pemda tidak punya kewenangan untuk menghapus info penerima Bansos nan didaftarkan melalui aplikasi SIKS-NG. Kewenangan itu ada di Pemerintah Desa lantaran dianggap desa nan paling tahu kondisi warganya. Dengan adanya laporan tersebut, pihaknya belum bisa menyimpulkan.

“Kita selalu mengingatkan kepada Pemerintah Desa sebagai operator, nan memasukan info penerima Bansos. Jangan memasukan info berasas subjektivitasnya sendiri. Namun kudu berasas objektivitas dengan memandang kondisi warganya secara riil. Benar alias tidak orang ini miskin, layak dibantu. Itu kan ada parameternya,”tandas Dwi.

Komper Wardopo