Bersaksi Dipersidangan Daniel, Prof Dr Andri Wibisana: Harusnya Kasusnya Dihentikan Sejak Awal

Trending 1 month ago

JEPARA (SUARABARU.ID) – Guru Besar Pidana Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Dr M. A. R. G Andri Wibisana, SH, MLLM dihadirkan sebagai saksi mahir dalam persidangan Daniel Frits Maurits Tangkilisan Jumat (15/3-2024) di Pengadilan Negeri Jepara. Daniel didakwa melanggar pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sebagai mana diatur pasal 28 ayat 2 UU Informasi Transaksi Elektronik

Prof Dr M. A. R. G Andri Wibisana, SH, MLLM dalam kesaksiannya mengungkapkan, kasus kriminalisasi aktivis lingkungan hidup dengan UU ITE semestinya tidak berhujung di persidangan jika abdi negara penegak norma memedomani SKB Jaksa Agung, Kapolri dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Sebab menurut Prof Dr M. A. R. G Andri Wibisana, lantaran pasal nan mengatur tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam UU ITE multi tafsir maka dikeluarkan SKB SKB Jaksa Agung, Kapolri dan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk impelementasi sejumlah pasal dalam UU ITE ialah pasal 27, 28 29, 36.

Disamping itu, Jaksa Agung juga mengeluarkan pedoman No. 8 tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Juga telah ada Surat Edaran Kapolri dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup nan harusnya menjadi pedoman,” terang Prof Dr M. A. R. G Andri Wibisana.

Dalam menerapkan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2, menurut Prof Dr M. A. R. G Andri Wibisana memahami latar belakang dan apa nan diperjuangkan oleh aktivis lingkungan nan diperkarakan sangat penting. “Kalau itu ada, kasus seperti ini tidak perlu ada,” tegas Prof Dr M. A. R. G Andri Wibisana nan tahun lampau menjadi Widyaiswara Hukum Lingkungan di Kejaksaaan Agung.

Pedoman ini krusial agar dapat dilakukan identifikasi sejak awal sehingga kasus seperti ini tidak perlu ada di pengadilan. Jaksa semestinya sudah menghentikan di kejaksaaan. Kalaupun masuk ke pengadilan, pengadil menghentikan sejak awal sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung. “Idealnya kasus-kasus seperti ini dihentikan di kajaksaan. Itu jika jaksa menerapkan Pedoman Jaksa Agung diterapkan,” ujar Prof Dr M. A. R. G Andri Wibisana nan menjadi salah satu penyusun Peraturan Mahkamah Agung.

Jangan sampai orang nan sedang memperjuangkan kewenangan atas lingkungan nan baik justru digugat lantaran kritik nan disampaikan. Sebab jika itu nan terjadi, orang bakal takut menggunakan kewenangan menyampaikan pendapat. Percuma, dia mempunyai kewenangan tetapi kemudian digugat,” terangnya

Ia juga menjelaskan, jika ada dua norma nan berbeda dalam UU ITE, maka norma nan dilindungi adalah norma untuk kepentingan lingkungan. “Kalau ada pencemaran nama baik dan ada perjuangan lingkungan hidup maka, pencemaran nama baik tidak dianggap sebagai melanggar hukum,” terangnya.

Sedangkan Dr Ahmad Sofyan, mahir norma pidana dari Universitas Bina Nusantara Jakarta nan dihadirkan dalam persidangan oleh penesehat norma Daniel mengungkapkan, SKB memedomani SKB Jaksa Agung, Kapolri dan Menteri Komunikasi dan Informatika sangat krusial dalam menangani kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian nan ada dalam UU ITE.

“Sebab 27, 28 29, 36. Dalam UU ITE multi tafsir hingga dengan mudah menjadi perangkat untuk melakukan kriminalisasi aktivis lingkungan hidup,” terangnya. Penyebaran kebencian ditandai dengan konten nan membujuk dan menghasut dan mengadu domba. Motif pelaku adalah untuk membangkitkan kebencian berbau SARA, tambahnya

Ia juga menjelaskan, untuk menerapkan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik kudu ada identitas pribadi nan jelas dari nama nan tercemar. “Tidak bisa golongan apalagi dengan mengatasnamakan masyarakat,” tegasnya

Hadepe